Kebijakan Publik Harus Berhubungan Erat Dengan Agama

MillionBrainHub.com – Kebijakan publik. Dalam sebuah episode podcast, Tokoh Agama KH Engkang Jalaludin berbagi pandangannya tentang hubungan erat antara agama dan peraturan negara. Dengan gaya khas yang lugas dan penuh makna, KH Engkang menekankan bahwa peraturan negara tanpa dasar agama akan kehilangan arah dan tidak akan mampu memberikan keadilan serta berkah bagi rakyat.

Baca Juga : Rumah Ridwan Kamil Mantan Gubernur Jabar Digeledah KPK

Dalam percakapan yang penuh insight itu, KH Engkang mengungkapkan bahwa agama merupakan landasan utama yang harus diterapkan dalam setiap kebijakan pemerintah. “Peraturan negara tanpa agama, bagaikan kapal tanpa nahkoda. Bisa berjalan, tetapi berisiko terombang-ambing tanpa tujuan yang jelas,” katanya dengan penuh keyakinan.

KH Engkang mengingatkan bahwa meskipun negara kita memiliki sistem hukum dan aturan yang jelas, jika tidak didasari oleh nilai-nilai agama yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan, maka peraturan tersebut bisa saja kehilangan substansinya.

Untuk Sukabumi Mubarakah

Di tengah-tengah diskusi, KH Engkang memberikan saran konkret kepada Bupati Sukabumi H. Asep Japar dan Wakil Bupati H. Andreas untuk mewujudkan visi Sukabumi Mubarakah – sebuah Sukabumi yang penuh berkah, damai, dan sejahtera. “Bupati Asep dan Wakil Bupati Andreas harus memperhatikan fitur-ditur wajib yang mengintegrasikan nilai agama dalam setiap kebijakan publik yang mereka jalankan. Hal ini sangat penting agar Sukabumi tidak hanya berkembang dari segi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga menjadi tempat yang penuh kedamaian dan keberkahan,” ujarnya.

Apa yang dimaksud dengan fitur-ditur wajib? KH Engkang menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah seharusnya memiliki mekanisme yang mengakomodasi nilai moral dan etika agama, seperti kejujuran, keadilan, dan rasa empati kepada sesama. “Bukan hanya pembangunan fisik yang penting, tetapi juga membangun karakter dan spiritualitas masyarakat. Hal ini yang akan memberikan keberkahan bagi Sukabumi,” tambahnya.

Podcast tersebut tidak hanya menyuguhkan diskusi yang menyentuh soal kebijakan, tetapi juga memberikan gambaran tentang bagaimana sebuah daerah bisa berkembang tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama. Bagi KH Engkang, Sukabumi Mubarakah adalah sebuah tujuan yang harus dicapai oleh pemimpin dan masyarakat dengan sinergi yang kuat, menggabungkan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah yang baik, dan prinsip agama yang luhur.

Pesan Haji Engkang Untuk Kebijakan Publik Kedepan

Pada akhirnya, pesan KH Engkang dalam podcast ini sederhana namun mendalam: pembangunan yang sejati tidak hanya mengukur kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup kemajuan moral dan spiritual. Dengan landasan agama yang kuat, peraturan negara akan berjalan dengan benar dan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.

Sukabumi kini berada di persimpangan jalan, dengan harapan besar agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin daerah bisa mewujudkan daerah yang tidak hanya cemerlang secara fisik, tetapi juga penuh dengan kebaikan, kedamaian, dan keberkahan. Sukabumi Mubarakah, mungkin saja bukan sekadar impian, tapi sebuah visi yang bisa diwujudkan dengan kolaborasi antara agama dan pemerintahan yang bijaksana.

Tonton Videonya : Ketika Peraturan Negara Tanpa Agama | Memang Bisa? Pejabat Disumpah Kitab Suci Saja Masih Bisa Belok