SUKABUMI, Millionbrainhub.com – Penanganan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi fokus perhatian utama bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Hingga September 2026, data resmi mencatat sekitar 46 ribu anak di wilayah Kabupaten Sukabumi masih masuk dalam kategori tidak sekolah.
Meskipun angka tersebut masih tergolong cukup tinggi, pemerintah daerah berhasil mencatatkan tren perkembangan yang sangat positif.
Jumlah ATS di Sukabumi berhasil turun signifikan dari angka sebelumnya yang menembus 56 ribu anak berdasarkan rilis Pusdatin Kemendikdasmen.
Baca juga : Pacu Pembangunan Berkelanjutan, Pemdes Pondokkaso Landeuh Parungkuda Kian Melesat Sebagai Desa Mandiri
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena menjelaskan bahwa kelompok usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendominasi proporsi data tersebut.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan bergerak cepat memetakan akar masalah mendasar yang memicu terjadinya fenomena anak putus sekolah di lapangan.
Hasil evaluasi menunjukkan bahwa persoalan ini tidak melulu bersumber dari masalah akses fisik atau ketersediaan gedung sekolah semata.
Faktor tekanan ekonomi keluarga justru menjadi pemicu utama yang memaksa anak-anak harus meninggalkan bangku sekolah lebih awal.
“Sudah kita petakan faktor utamanya adalah ekonomi, seperti anak yang diajak orang tua bekerja di sawah atau berdagang, serta masih minimnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan,” ujar Deden Sumpena di Sukabumi baru-baru ini.
Selanjutnya, Deden memaparkan bahwa sebagian besar anak yang terdata sebelumnya merupakan siswa aktif di sekolah masing-masing.
Namun, mereka terpaksa berhenti di tengah jalan atau mengalami putus sekolah (drop out) akibat beban finansial keluarga yang berat.
Orang tua sering kali melibatkan anak-anak mereka untuk ikut mencari nafkah di sektor pertanian maupun perdagangan lokal.
Kondisi dilematis ini menjadi tantangan tersendiri karena solusi pemulihan tidak cukup sekadar mengandalkan pendekatan akademis biasa.
“Kondisi tersebut membuat upaya mengembalikan anak ke sekolah membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan, tetapi juga menyentuh persoalan sosial dan ekonomi keluarga,” tegas Deden.
Sementara itu, penurunan jumlah ATS sebanyak 10 ribu anak membuktikan efektivitas program intervensi yang dicanangkan pemerintah daerah.
Kendati demikian, Deden mengingatkan seluruh pemangku kepentingan agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian sementara ini.
“Iya, tapi angka tersebut masih menjadi tantangan besar bagi Pemkab Sukabumi dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” tandasnya.
Oleh sebab itu, Pemkab Sukabumi merancang strategi lintas sektor guna menjamin anak-anak yang kembali bersekolah sanggup menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas.
Pemerintah daerah mengintegrasikan bantuan pendidikan dengan program pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera agar anak tidak kembali turun bekerja.
Kemudian, kolaborasi bersama tokoh masyarakat dan dinas sosial terus diperkuat untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya masa depan anak.
Akhirnya, komitmen berkelanjutan ini siap mengantarkan seluruh anak di Kabupaten Sukabumi meraih hak pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih cerah.
Adv
Tonton video youtube kami : BERANI ! Pesan Terbuka Untuk Presiden Dari Petani
