DPRD Kabupaten Sukabumi Bahas Dua Raperda, Fokus Perlindungan Perempuan dan Penataan Permukiman Kumuh

foto : ist
foto : ist

SUKABUMI, Millionbrainhub.com – DPRD Kabupaten Sukabumi terus mendorong penyempurnaan produk hukum daerah melalui pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis. Regulasi baru ini menyentuh aspek krusial perlindungan hak perempuan serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman warga.

Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan Komisi II, jajaran legislatif menggelar Rapat Kerja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Raperda bersama lintas perangkat daerah. Agenda penting tersebut berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting dari Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi pada Rabu (11/11/2026).

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sukabumi Erpa Aris Purnama menjelaskan bahwa forum tersebut membahas dua fokus regulasi utama secara mendalam. Pertama, Bapemperda mengawal penuh Raperda tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan.

Baca juga : Dewan Kebudayaan Sukabumi Periode 2026–2030 Dikukuhkan, Budaya Sunda Didorong Jadi Kekuatan Pariwisata

Regulasi ini memperkuat perhatian dan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin kesetaraan serta perlindungan hak-hak perempuan di pelbagai sektor kehidupan.

Selanjutnya, Komisi II membahas secara khusus Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Raperda ini mengarahkan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan kawasan kumuh sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan hunian masyarakat.

Oleh karena itu, Erpa menegaskan bahwa proses pengharmonisasian dan pemantapan konsepsi memegang peranan sangat vital dalam pembentukan peraturan daerah. Tahapan ini memastikan setiap pasal memiliki keselarasan hukum, kejelasan substansi, serta mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Rapat ini menjadi langkah konkret memastikan regulasi daerah tersusun harmonis dan tepat sasaran demi kemajuan Kabupaten Sukabumi,” tegas Erpa Aris Purnama.

Di samping itu, sinergi aktif antara DPRD dan jajaran perangkat daerah mempercepat perumusan naskah akademik maupun pasal-pasal operasional. Kolaborasi lintas instansi menjamin peraturan daerah tersebut dapat berjalan efektif tanpa tumpang tindih kewenangan saat resmi berlaku nanti.

Pemerintah daerah menyambut positif keseriusan jajaran legislatif dalam menghadirkan payung hukum yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Kehadiran dua perda ini kelak menjadi pedoman kerja nyata bagi dinas terkait dalam mengeksekusi program pembangunan.

Oleh sebab itu, DPRD Kabupaten Sukabumi menaruh harapan besar agar perumusan kedua Raperda tersebut segera rampung secara komprehensif. Landasan kebijakan yang kuat menjadi kunci utama dalam menyelesaikan persoalan sosial dan penataan ruang secara berkelanjutan.

Kemudian, jajaran Bapemperda dan Komisi II siap melanjutkan tahapan pembahasan bersama tim ahli guna menyempurnakan redaksional aturan. Dewan memastikan seluruh aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik demi melahirkan produk hukum daerah yang berkualitas tinggi.

Akhirnya, penguatan regulasi yang pro-rakyat ini menjadi bukti nyata kinerja wakil rakyat dalam mengawal pembangunan daerah. Payung hukum yang kokoh siap melangkah mantap mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang maju, sejahtera, dan Mubarakah.

Adv

Jangan lupa tonton youtube kami : Sebelum Kehabisan! Tonton Biar Kalian Pelaku UMKM Juga Dapat (PRIMAS) Pinjaman Tanpa Bunga

Exit mobile version