MillionBrainHub.com – Nama Taopik A. Mansyur, Kepala Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, belakangan kerap jadi bahan obrolan. Bukan karena sensasi, melainkan karena satu hal klasik: anggaran desa Rp1,2 miliar yang selalu terdengar besar di telinga, namun terasa kecil ketika dihadapkan pada realita di lapangan.
Baca juga : Limbah Padi Sukabumi Siap Naik Kelas Jadi Energi Masa Depan
Menjadi kepala desa, menurut Taopik, bukan sekadar urusan tanda tangan dan rapat. Jabatan ini justru berubah menjadi wadah raksasa dari segala macam persoalan warga.
“Kadang yang datang itu bukan urusan desa. Hutang-piutang pribadi warga pun bisa sampai ke meja kades,” ungkapnya.
Anggaran Besar, Gaji Tetap Sama
Di sinilah satire kehidupan kepala desa dimulai. Publik sering mengira kades punya ruang gerak luas karena mengelola miliaran rupiah. Faktanya, Taopik menegaskan bahwa uang desa bukan uang pribadi, dan gaji kepala desa pun jauh dari kata fantastis.
“Kita sebagai kades juga tahu gaji kita berapa. Pakai uang desa jelas tidak bisa, pakai uang pribadi pun tidak selalu mampu,” ujarnya.
Pengecualian hanya berlaku untuk kesehatan dan pendidikan, karena memang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah desa sesuai aturan.
BLT Kesra: Data dari Desa, Keputusan dari Pusat
Dalam perbincangan itu, Taopik juga menyinggung soal BLT Kesra yang kerap menuai pro dan kontra di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa hanya berperan dalam pendataan awal.
“Data memang berasal dari desa, tapi yang menentukan siapa yang menerima itu pemerintah pusat. Kami di desa tidak bisa mengintervensi,” jelasnya.
Tak jarang, kondisi ini membuat pemerintah desa berada di posisi serba salah. Di satu sisi memahami kondisi warga, di sisi lain terikat aturan.
Namun Taopik menyimpan harapan. Ia menyebut bahwa pendataan ulang seluruh warga desa menjadi agenda penting ke depan.
“Mudah-mudahan tahun depan kami bisa mendata ulang semua warga, supaya pemerintah desa benar-benar tahu permasalahan di lapangan,” tambahnya.
Dekat Tol Bocimi: Peluang dan Pergeseran Sosial
Desa Nagra yang berada dekat pintu Tol Bocimi menjadi cerita tersendiri. Infrastruktur yang segera rampung itu diyakini akan membuka peluang ekonomi baru. Namun, Taopik tak menutup mata terhadap dampaknya.
Akses yang semakin terbuka, menurutnya, hampir selalu diikuti tantangan dan pergeseran sosial.
“Peluang pasti ada, tapi perubahan sosial juga ikut masuk. Itu yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Karena itu, di tengah kesibukan administrasi dan sorotan publik, Taopik memilih tetap menjalani rutinitas yang sering dianggap sepele namun krusial: menjaga silaturahmi dengan warga.
Kades Bukan Superhero
Bagi Taopik A. Mansyur, menjadi kepala desa bukan soal tampil sebagai penyelamat segalanya. Jabatan ini lebih mirip posisi penyeimbang—antara aturan, harapan warga, dan realita anggaran.
Di Desa Nagrak, meja kades mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah hidup. Tapi setidaknya, masih menjadi tempat warga merasa didengar.
