MillionBrainHub.com — Drama pembangunan ala Walikota Sukabumi, Ayep Zaki, memasuki babak baru. Bukan sinetron, tapi ini realita. Organisasi mahasiswa merah marun, GMNI, resmi naik ke level berikutnya: dari teriak-teriak di depan balaikota, kini menggedor pintu Kejaksaan Negeri!
Baca juga : Jiwa Dewan Diduga Hilang, Tunangan Tunjangan Malah Melonjak
Siapa sangka, tim komunikasi percepatan pembangunan — yang awalnya digadang-gadang sebagai “pasukan elite percepatan pembangunan” — kini justru dituding jadi “tim percepatan konflik kepentingan”.
“Kami punya kajian!” tegas Kang Rifki, Sekretaris GMNI, saat ditemui tim Millionbrain di sela aksi jilid ke-5 yang sudah seperti sinetron Ramadan — bersambung terus.
Tak ketinggalan, Kang Gilang, Wakabid Polhukam GMNI, menambahkan dengan nada serius namun penuh tanya:
“Kenapa H. Ubaydillah bisa duduk di tiga kursi sekaligus? Ini bukan stand-up comedy, ini rangkap jabatan real!”
Ya, Anda tidak salah dengar. H. Ubaydillah — yang konon memegang jabatan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan, sekaligus Dewas Perumda, dan Dewas RS Bunut — dinilai terlalu nyaman duduk di banyak kursi, sampai-sampai mahasiswa turun ke jalan. Dan ketika suara mereka tidak kunjung direspons, GMNI akhirnya berkata: “Udah, bawa ke jalur hukum saja!”
Dari Demo ke Kejaksaan: Saatnya Balik Tanya, Siapa Sebenarnya yang “Membangun”?
Demo demi demo, lima jilid sudah dilewati. Tapi dari Balaikota, yang terdengar cuma angin lalu. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pembenahan. Akhirnya, GMNI resmi melaporkan dugaan konflik kepentingan ini ke Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. Serius, ini sudah bukan demo biasa. Ini semacam investigasi rakyat.
Tentu, publik berhak bertanya:
- Apakah benar ada gratifikasi jabatan yang terstruktur dan sistematis?
- Apakah Tim Percepatan ini mempercepat pembangunan atau mempercepat kongkalikong?
- Dan yang terpenting, siapa sebenarnya yang mengawasi para pengawas ini?
Transparansi atau Transaksi?
GMNI menuntut dua hal utama:
- Pemberhentian H. Ubaydillah dari seluruh jabatan strategis.
- Evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan kinerja Tim Percepatan Pembangunan.
Sebuah tuntutan yang, jika dibiarkan menggantung, hanya akan memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Karena jika tidak ada yang salah, kenapa takut buka data
Bersiaplah, karena ini baru permulaan. Seperti kata Kang Gilang sambil mengangkat map tebal kajian mereka:
“Ini bukan demo terakhir, tapi baru awal dari pertanggungjawaban publik!”
Tonton Videonya Disini : TERBONGKAR! Jejak Gratifikasi Jabatan Akhirnya Tercium Publik, Kami Punya Kajian!
