MillionBrainHub.com – Di saat kabupaten lain sibuk flexing Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata, warganet justru melempar pertanyaan yang nadanya antara penasaran dan sedikit menyengat: “Sukabumi ke mana aja?”
Baca juga : Klarifikasi Berbalut Keresahan: Kepala Dan Akuntan SPPG Bicara
Pertanyaan itu akhirnya sampai ke telinga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar. Dan kali ini, beliau tidak memilih diam.
Ali menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara Sukabumi dan daerah seperti Pangandaran terletak pada sistem pengelolaan wisata. Jika Pangandaran sudah berbasis kawasan pariwisata terpadu dengan sistem tollgate—satu pintu, satu karcis untuk semua—Sukabumi masih bermain di level “objek wisata satu per satu”.
“Kalau di Pangandaran itu sudah kawasan, jadi mau masuk ke area wisata mana pun cukup bayar sekali. Sementara kita masih berbasis objek, dan hanya ada enam yang benar-benar milik pemda,” ujarnya.
Enam destinasi tersebut antara lain:
- Geyser Pelabuhan Ratu
- Curug Cikaso
- Curug Sodong
- Pondok Halimun
- Cinumpang
- Pantai Minajaya
Data yang Ada: Lumayan, Tapi Belum Bisa Sombong
Sampai 26 Maret 2026, tercatat sebanyak 25.664 wisatawan mengunjungi enam destinasi tersebut. Dari angka itu, retribusi yang masuk mencapai Rp153.984.000.
Namun, jangan buru-buru tepuk tangan.
Angka tersebut merupakan hasil dari tarif diskon, yang sebelumnya Rp12.000 menjadi Rp6.000. Selain itu, ada potongan untuk asuransi, sehingga pendapatan bersih yang masuk ke kas daerah hanya sekitar Rp128.320.000.
Cukup? Ya. Membanggakan? Belum tentu.
Pernah Coba Ikut Pangandaran, Tapi…
Menariknya, Sukabumi bukan tidak pernah mencoba mengikuti jejak Pangandaran. Sistem kawasan terpadu sempat direncanakan, namun harus kandas di tengah jalan.
Masalah utamanya? Klasik, tapi krusial: akses jalan.
“Hampir semua jalur menuju objek wisata itu jalan nasional atau provinsi. Jadi kita harus mencari cara agar itu terlaksana,” jelas Ali.
Artinya, membuat sistem satu pintu seperti tollgate bukan hanya soal tiket, tapi juga soal kewenangan. Dan di sinilah Sukabumi harus realistis.
QRIS Sudah Jalan, Meski Belum Mulus
Di tahun 2026, Pemkab Sukabumi mulai menerapkan sistem pembayaran non-tunai menggunakan QRIS. Tujuannya jelas: mengurangi kebocoran pendapatan yang sering jadi “rahasia umum”.
Sayangnya, implementasinya belum sepenuhnya mulus.
“Masih banyak kendala, tapi ini langkah awal. Yang penting pendapatan bisa langsung masuk ke kas daerah,” kata Ali.
Ke depan, bahkan ada wacana penerapan sistem e-toll wisata untuk mengurangi antrean panjang. Ambisius? Ya. Mustahil? Belum tentu.
Kritik Warganet = Vitamin (Bukan Serangan)
Ali juga menanggapi kritik warganet dengan cara yang cukup dewasa—dan mungkin sedikit langka di era sekarang.
Menurutnya, kritik dan saran bukanlah serangan, melainkan “vitamin” yang justru dibutuhkan.
“Terima kasih untuk publik yang peduli. Kritik itu bahan bakar kami untuk jadi lebih baik,” ujarnya.
Sebuah respons yang terdengar sederhana, tapi cukup menenangkan di tengah riuhnya komentar netizen yang kadang lebih tajam dari headline berita.
Jadi, Sukabumi Ketinggalan?
Jawabannya: belum tentu. Tapi jelas, masih banyak pekerjaan rumah.
Di saat daerah lain sudah bicara integrasi dan efisiensi, Sukabumi masih sibuk merapikan fondasi. Bukan hal buruk, tapi juga bukan alasan untuk terlalu santai.
Karena pada akhirnya, wisata bukan cuma soal pemandangan indah—tapi juga soal bagaimana mengelolanya dengan cerdas.
Dan seperti yang warganet bilang: pamer PAD itu opsional, tapi hasil nyata itu wajib.
Tonton video lengkapnya di sini : PAMER PENDAPATAN USAI MOMEN LIBUR PANJANG ❗ Berapa Pendapatan Daerah Sukabumi ?
