MillionBrainHub.com — Di tengah era serba digital dan birokrasi yang kadang terasa “lebih rumit dari sinetron Ramadan”, muncul dua sosok langka dari Cibadak, Kabupaten Sukabumi: Pak RW Hendri dan Bu RT Neneng. Mereka bukan sekadar pengurus lingkungan yang sibuk urusan ronda dan iuran sampah — tapi superteam yang benar-benar turun tangan mengurus dokumen kependudukan warganya.
Baca juga : “BOS” Ojol Sukabumi Dukung Pemkot Buat Aplikasi Sendiri
Hari itu, keduanya mendatangi kantor UPTD Dukcapil Wilayah Cibadak, bertemu langsung dengan sang kepala kantor, Pak Yayan Sopian. Misi mereka sederhana tapi krusial: memastikan data warga di KK benar-benar update, demi tertib administrasi dan menghindari drama sosial yang kerap muncul gara-gara dokumen “nyangkut di masa lalu”.
Ketika KK Tak Update, Masalah Jadi Panjang
“Sekarang MBG balita harus berdasarkan KK. Kalau KK warga gak update, bisa bahaya,” jelas Pak RW Hendri, dengan gaya bicara tegas khas bapak lingkungan yang hafal semua warganya satu-satu.
Tak hanya soal anak balita. Dalam urusan BLT (Bantuan Langsung Tunai) pun, masalah serupa muncul.
“Masih banyak warga yang sebenarnya sudah meninggal tapi masih tercatat dapat BLT. Ini bikin kecemburuan sosial, yang hidup malah gak kebagian,” tambah Bu RT Neneng — nadanya antara prihatin dan jengah melihat ketimpangan data yang tak kunjung beres.
Respons Dukcapil: Harapan Baru dari Pak Yayan
Mendengar hal itu, Pak Yayan Sopian, Kepala UPTD Dukcapil Cibadak, tampak sumringah. Bukan karena dokumennya sudah beres, tapi karena masih ada RW dan RT yang benar-benar peduli dengan urusan warganya sampai ke akar-akarnya.
“Saya sangat berbahagia. Jarang ada RT dan RW seperti ini. Harusnya banyak yang mencontoh,” ujar Pak Yayan dengan semangat.
Tak berhenti di situ, ia pun menyampaikan ide segar:
“Bagaimana kalau di Sukabumi kita adakan Tertib Adminduk setiap tiga bulan sekali? Kalau posyandu ada buat kesehatan, kenapa adminduk tidak? Padahal, dokumen kependudukan itu pintu awal semua layanan pemerintahan.”
Jangan Nunggu Butuh Baru Urus Dokumen
Masih banyak warga yang, kata Pak Yayan, baru mengurus dokumen ketika “butuh”, bukan karena sadar pentingnya.
“Kalau sudah dikasih syarat, kadang malah bilang dipersulit. Padahal kita cuma minta data yang benar. Masa mau pelayanan cepat tapi datanya ketinggalan zaman?” ujarnya dengan nada setengah bercanda, setengah satire birokratis.
Sukabumi Mubarakah, Dimulai dari Data yang Benar
Gerakan kecil dari Pak Hendri dan Bu Neneng ini jadi contoh bahwa perubahan itu tidak selalu datang dari kantor pusat — kadang dari lorong kecil kampung, ketika dua orang peduli memutuskan untuk benar-benar bekerja untuk warganya.
Karena kalau data kependudukan saja tidak tertib, bagaimana bisa kita bicara tentang pelayanan publik yang adil dan tepat sasaran?
Tonton keseruan videonya di sini: MBG Untuk Balita, Emang Ada? Lapor Pak Kepala UPTD, Pak RW dan Buk RT Ini Grecep Urus Dokumen Warga
