SUKABUMI, Millionbrainhub.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-24 di Ruang Sidang Paripurna DPRD pada Jumat (2/10/2026). Rapat penting ini mengagendakan penyampaian Jawaban Bupati Sukabumi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., memimpin langsung jalannya persidangan dengan pendampingan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M.
Suasana rapat berlangsung khidmat bersama kehadiran Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran anggota dewan, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, hingga para camat.
Baca juga : Raperda APBD 2027 Sukabumi Capai Rp4,24 Triliun, Fokus Perkuat Agroindustri dan Pariwisata
Penyampaian jawaban bupati ini menjadi momentum krusial untuk menindaklanjuti berbagai catatan kritis dari tujuh fraksi DPRD.
Oleh karena itu, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi menjadi bahan evaluasi utama dalam mempertajam alokasi APBD 2027.
Menjawab pandangan Fraksi Golkar dan Fraksi PAN, pemda menegaskan komitmen penyusunan anggaran yang terukur sesuai RPJMD dan KUA-PPAS.
Pemerintah memfokuskan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, serta optimalisasi BUMD.
Selanjutnya, pemerintah merespons masukan Fraksi Gerindra dengan memantapkan tema pembangunan “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.”
Pemerintah daerah mengarahkan kebijakan pada penguatan sektor pertanian, konektivitas antarwilayah, ketahanan bencana, serta pengembangan pariwisata daerah.
Sementara itu, menjawab Fraksi PKB, pemerintah menekankan langkah optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat luas.
Pemda menggenjot hilirisasi produk pertanian, pemanfaatan bonus produksi panas bumi, serta penguatan ekonomi desa berbasis prinsip value for money.
Di samping itu, tanggapan atas Fraksi PKS memaparkan kesiapsiagaan bencana yang melibatkan teknologi peringatan dini modern.
Pemerintah telah menyiapkan lima sensor sesar di lima kecamatan serta lima sirene darurat di dua kecamatan rawan bencana.
Di sektor pelayanan dasar, pemda menggaransi pemerataan layanan kesehatan serta perbaikan jalan secara berkala berdasarkan tingkat kerusakan.
Kemudian, menjawab Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan posisi APBD sebagai instrumen utama dalam mendongkrak kesejahteraan warga.
Fokus anggaran menyasar pada penguatan UMKM, koperasi, BUMDes, pengendalian inflasi daerah, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
Sementara itu, menanggapi Fraksi Demokrat, pemerintah memastikan prioritas perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitasi perbaikan gedung sekolah.
Pemerintah daerah juga memberikan perhatian khusus bagi kesejahteraan guru agama, pendidik PAUD, hingga insentif RT dan RW.
Selanjutnya, merespons Fraksi PPP, pemerintah mengarahkan pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi inklusif melalui penguatan pasar tradisional dan agroindustri.
Pengembangan sektor pengolahan pangan ini mencakup pembinaan standardisasi, sertifikasi halal, hingga perluasan akses pasar produk lokal.
Maka dari itu, pemerintah memperketat pengawasan anggaran menggunakan sistem SIPD dan SAKIP agar setiap program berjalan transparan.
Pemerintah daerah juga mendampingi penyaluran bantuan keuangan desa demi memperkuat ketahanan pangan dan infrastruktur dasar warga.
Secara keseluruhan, respon komprehensif ini menegaskan kesiapan pemda dalam mengelola APBD 2027 secara akuntabel dan berorientasi publik.
Pemerintah daerah selanjutnya mengajak jajaran komisi DPRD untuk menggelar rapat kerja teknis bersama seluruh dinas terkait.
Akhirnya, kolaborasi erat antara eksekutif dan legislatif ini siap melahirkan Perda APBD 2027 yang membawa kemajuan nyata bagi Kabupaten Sukabumi.
Adv
