MillionBrainHub.com – Ada banyak pertanyaan yang mungkin selama ini hanya berputar di kepala masyarakat. Mulai dari mengapa pasien yang sedang kritis masih harus berhadapan dengan urusan administrasi, bagaimana nasib warga yang BPJS-nya nonaktif, hingga benarkah ada perbedaan pelayanan antara pasien BPJS dan pasien umum di rumah sakit?
Baca juga : Ingin Jadi Pengusaha? Disnakertrans Buka Pelatihan Gratis, Peserta Dapat Uang Saku Rp250 Ribu
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akhirnya dibawa ke meja perbincangan dalam podcast kesayangan kita bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, H. Masykur Alawi.
Perbincangan berlangsung cukup menarik. Bukan sekadar membicarakan program kesehatan dan angka-angka anggaran, tetapi menyentuh persoalan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat.
Sebab, ketika seseorang jatuh sakit, apalagi dalam kondisi kritis, yang ada di pikirannya tentu bukan bagaimana mengurus berkas, melainkan bagaimana bisa segera mendapatkan pertolongan.
Namun, kenyataan di lapangan terkadang menghadirkan cerita berbeda. Ada warga yang datang ke rumah sakit dalam kondisi membutuhkan penanganan segera, tetapi kemudian harus berhadapan dengan persoalan status BPJS yang nonaktif, bahkan ada pula yang tidak memiliki jaminan kesehatan sama sekali.
Lantas, bagaimana pemerintah melihat persoalan ini?
Masykur Alawi: Penyelamatan Nyawa Harus Menjadi Prioritas
Dalam perbincangan tersebut, Masykur Alawi menegaskan satu prinsip penting: penyelamatan nyawa manusia harus menjadi prioritas utama.
Menurutnya, pasien yang berada dalam kondisi darurat harus mendapatkan pertolongan medis. Persoalan administrasi tidak boleh mengalahkan kepentingan penyelamatan nyawa.
Pesan ini penting untuk dipahami, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara pelayanan kesehatan.
Sebab, rumah sakit adalah tempat orang mencari pertolongan ketika kondisi kesehatan tidak lagi bisa ditangani sendiri. Bukan tempat seseorang harus kehilangan waktu berharga hanya karena kebingungan mencari berkas kepesertaan.
Tentu, administrasi tetap diperlukan. Namun, dalam kondisi kegawatdaruratan, keselamatan pasien harus didahulukan sesuai ketentuan pelayanan kesehatan.
Nyawa manusia tidak seharusnya dipertaruhkan hanya karena kartu BPJS bermasalah.
Pelayanan Kesehatan Tidak Gratis, Ada yang Membayar
Di sisi lain, Masykur juga mengajak masyarakat memahami realitas pembiayaan pelayanan kesehatan.
Menurutnya, seluruh pelayanan kesehatan memiliki biaya operasional. Mulai dari tenaga dokter, perawat, obat-obatan, fasilitas rumah sakit, hingga berbagai kebutuhan penunjang medis, semuanya membutuhkan pembiayaan.
Dengan kata lain, tidak ada pelayanan kesehatan yang benar-benar tanpa biaya operasional.
Lalu, mengapa masyarakat bisa mendapatkan layanan tanpa membayar langsung?
Jawabannya adalah karena ada pihak yang menanggung biaya tersebut.
Bagi masyarakat yang tidak mampu dan memenuhi persyaratan, pembiayaan dapat ditanggung pemerintah melalui program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Sementara masyarakat yang mampu dapat membayar iuran dan biaya pelayanan sesuai ketentuan, baik secara mandiri maupun melalui perlindungan asuransi kesehatan.
Di sinilah masyarakat perlu memahami perbedaan antara pelayanan gratis dan pelayanan yang biayanya ditanggung pihak lain.
Dokter tetap harus dibayar, perawat tetap membutuhkan penghasilan, obat-obatan tetap harus dibeli, dan rumah sakit tetap membutuhkan biaya operasional.
Jadi, ketika seorang warga mendapatkan pelayanan kesehatan melalui BPJS PBI, bukan berarti pelayanan tersebut tidak membutuhkan biaya. Ada pemerintah yang membayarkannya.
Anggaran Terbatas, Penerima BPJS PBI Harus Tepat Sasaran
Persoalan berikutnya adalah kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Masykur menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran untuk membantu pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu.
Karena itu, diperlukan proses penyaringan atau verifikasi yang ketat untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar berhak.
Di sinilah persoalan pendataan menjadi sangat penting.
Pemerintah tidak boleh asal memberikan bantuan, tetapi juga tidak boleh sembarangan mengeluarkan masyarakat yang memang membutuhkan perlindungan kesehatan.
Sebab, di balik setiap data kependudukan ada manusia dengan kondisi ekonomi yang berbeda-beda.
Ada warga yang secara administratif terlihat mampu, tetapi kenyataannya sedang kesulitan. Ada pula warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, tetapi justru luput dari pendataan.
Kalau pendataan keliru, akibatnya bisa sangat serius. Mereka yang mampu mungkin tetap menikmati bantuan, sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru harus mencari jalan sendiri.
RT, RW, Desa dan Kecamatan Jangan Sampai Salah Menentukan Nasib Warga
Masykur juga menyoroti pentingnya peran aparat pemerintahan paling bawah, mulai dari RT, RW, pemerintah desa hingga kecamatan.
Mereka memiliki kedekatan dengan masyarakat dan diharapkan mampu mengenali kondisi sosial ekonomi warganya secara langsung.
Dalam proses pengusulan bantuan, termasuk melalui mekanisme Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pendataan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kondisi sebenarnya.
Masykur mengingatkan agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan.
Pesannya cukup keras: jangan zalim terhadap sesama.
Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya karena persoalan kedekatan, kepentingan pribadi, atau keputusan yang tidak berdasarkan kondisi nyata.
Bayangkan, ada warga yang uangnya sudah tidak ada, penghasilan tidak menentu, dan anggota keluarganya sedang membutuhkan pengobatan. Sementara bantuan yang seharusnya bisa menjadi penyelamat justru tidak sampai kepadanya.
Di sinilah integritas aparat pemerintahan diuji.
Jabatan RT, RW, kepala desa, maupun pejabat kecamatan bukan sekadar posisi administratif. Ada tanggung jawab moral ketika harus menentukan nasib masyarakat.
Jangan sampai lebih mudah membuat surat untuk orang yang dikenal daripada memastikan kondisi warga yang benar-benar membutuhkan.
Benarkah Ada Kasta Pelayanan antara Pasien BPJS dan Pasien Umum?
Ini mungkin salah satu pertanyaan paling sensitif sekaligus paling sering menjadi perbincangan masyarakat.
Benarkah pasien BPJS mendapatkan pelayanan berbeda dibandingkan pasien umum?
Cerita mengenai perbedaan perlakuan antara pasien BPJS dan pasien mandiri memang kerap terdengar di tengah masyarakat. Ada yang merasa harus menunggu lebih lama, ada yang merasa dipersulit, dan ada pula yang menganggap pasien umum lebih diutamakan.
Namun, persepsi dan pengalaman seseorang perlu diperiksa berdasarkan fakta serta kondisi pelayanan yang sebenarnya.
Dalam pelayanan kesehatan, penanganan medis semestinya ditentukan oleh kondisi klinis dan tingkat kegawatan pasien, bukan semata-mata berdasarkan jenis pembayarannya.
Pasien yang membutuhkan pertolongan darurat harus mendapatkan prioritas sesuai kondisi medisnya.
Kalau memang ada fasilitas kesehatan yang membedakan pelayanan secara tidak semestinya hanya karena pasien menggunakan BPJS, tentu hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi.
Sebab, BPJS bukan kartu kelas dua. Pasien umum juga bukan warga kelas satu.
Keduanya sama-sama manusia yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara layak.
Pertanyaan mengenai dugaan kasta pelayanan inilah yang menarik untuk disimak lebih jauh dalam perbincangan bersama Masykur Alawi.
Kesehatan Bukan Sekadar Urusan Kartu, tetapi Soal Keadilan
Dari perbincangan tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama.
Pertama, masyarakat perlu memahami bahwa pelayanan kesehatan membutuhkan pembiayaan dan ada mekanisme penjaminan yang mengaturnya.
Kedua, pemerintah harus memastikan bantuan kesehatan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Ketiga, aparat pemerintahan di tingkat bawah harus menjaga integritas dalam proses pendataan dan pengusulan bantuan.
Keempat, fasilitas kesehatan harus terus meningkatkan kualitas pelayanan tanpa diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.
Dan yang paling penting, jangan sampai persoalan administrasi mengalahkan kepentingan penyelamatan nyawa manusia.
Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran, tetapi keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Masyarakat juga perlu aktif memeriksa status kepesertaan BPJS agar persoalan administrasi tidak baru diketahui ketika sudah berada di rumah sakit.
Pada akhirnya, kesehatan bukan hanya soal siapa yang punya kartu, siapa yang membayar, atau siapa yang mendapatkan bantuan.
Ini soal bagaimana negara hadir ketika rakyatnya membutuhkan pertolongan.
Jangan sampai orang miskin harus lebih dulu membuktikan kemiskinannya ketika sedang berjuang menyelamatkan nyawa. Sebab, sakit saja sudah menjadi beban, jangan ditambah dengan birokrasi yang membuat keadaan semakin sulit.
Penasaran dengan jawaban lengkap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, H. Masykur Alawi, termasuk soal dugaan perbedaan pelayanan pasien BPJS dan pasien umum?
Saksikan perbincangan lengkapnya dalam podcast berikut.
Tonton podcast lengkap di sini











