MillionBrainHub.com – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka. Bendera sudah berkali-kali dikibarkan, upacara sudah tidak terhitung jumlahnya, slogan tentang Indonesia maju juga terus berganti. Namun, ada satu pertanyaan yang agaknya belum pernah benar-benar selesai dijawab: mengapa kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga, bahkan negara yang usianya relatif lebih muda?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu topik menarik dalam perbincangan bersama Prof. Armin, guru besar Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Dr. Ratna, dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
Baca juga : Bye Bye Pungli Ketenagakerjaan? Silent Center Sukabumi Jadi Senjata Digital Disnakertrans
Pembahasannya tidak sekadar soal pendidikan di ruang kelas. Lebih jauh, keduanya menyoroti bagaimana pendidikan, kualitas SDM, kebijakan anggaran hingga kualitas kepemimpinan saling berkaitan dalam menentukan apakah sebuah negara benar-benar maju atau hanya sibuk mengatakan dirinya sedang menuju kemajuan.
China dan Pelajaran dari Pendidikan
Menurut Prof. Armin, perkembangan China dapat menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah negara melakukan perubahan besar melalui pembangunan kualitas manusia.
Ia menyinggung kondisi China sebelum era kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang menurutnya sempat mengalami berbagai persoalan dan kemunduran. Namun, setelah Xi Jinping memimpin, China mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Salah satu perhatian penting yang disorot Prof. Armin adalah pendidikan.
Menurutnya, masyarakat harus mendapatkan pendidikan agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang lebih baik.
“Rakyat harus sekolah biar pintar,” demikian inti pandangan Prof. Armin dalam perbincangan tersebut.
Pendidikan, kata dia, bukan sekadar urusan gedung sekolah, seragam, ijazah atau angka di atas kertas. Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM berkualitas.
Dan di sinilah persoalannya.
Negara boleh mempunyai sumber daya alam melimpah, wilayah luas, laut yang membentang, tambang yang menghasilkan uang, bahkan bonus demografi. Namun jika manusianya tidak dipersiapkan dengan baik, semua modal tersebut bisa saja hanya menjadi cerita yang dibanggakan setiap upacara.
SDM Berkualitas Adalah Kunci Negara Maju
Prof Armin menilai kualitas SDM merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemajuan sebuah negara.
Karena itu, ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah Indonesia benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas.
Jawabannya, menurut Prof Armin, sebenarnya bisa dilihat dari postur anggaran APBN.
Sebab, antara cita-cita dan anggaran seharusnya tidak boleh berjalan seperti dua orang yang saling kenal tetapi tidak pernah benar-benar bertemu.
Cita-cita para pendiri bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sudah tertulis jelas dalam Pembukaan UUD 1945.
Namun pertanyaannya, apakah keberpihakan terhadap pendidikan sudah benar-benar terlihat dalam kebijakan anggaran?
Menurut Prof Armin, jika seorang pemimpin gagal mewujudkan postur anggaran yang mendukung cita-cita mencerdaskan bangsa, maka persoalannya bukan lagi sekadar teknis pemerintahan.
Di situlah kualitas kepemimpinan patut dipertanyakan.
Harga SDM Indonesia Di Mata Dunia
Sementara itu, Dr. Ratna memberikan cerita menarik dari pengalamannya ketika berkunjung ke sebuah rumah sakit di Malaysia.
Ia menemukan tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di rumah sakit tersebut. Bahkan, menurut ceritanya, tenaga kerja Indonesia yang dihargai sebagai spesialis OB dan Buruh Kasar.
Tenaga kerja spesialis Dokter dari negara lain seperti India dan Singapura. Sangat Jelas SDM kita dihargai diluar negeri
UKT Mahal, Negara Ada di Mana?
Persoalan SDM unggul tentu tidak berhenti pada pendidikan dasar dan menengah.
Perguruan tinggi memiliki peranan sangat besar dalam mencetak tenaga profesional, ilmuwan, dokter, insinyur, akademisi dan berbagai tenaga ahli lainnya.
Namun, Dr. Ratna juga menyoroti persoalan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dari waktu ke waktu dirasakan semakin mahal.
Di sinilah muncul pertanyaan sederhana tetapi serius:
Jika pendidikan tinggi adalah jalan menuju SDM unggul, mengapa akses menuju perguruan tinggi justru semakin berat bagi sebagian masyarakat?
Negara tentu memiliki berbagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan pendidikan tinggi. Namun bagi masyarakat, persoalannya sederhana: anak ingin kuliah, orang tua ingin menyekolahkan, tetapi biaya pendidikan jangan sampai membuat cita-cita berhenti di meja administrasi.
Sebab kalau pendidikan berkualitas hanya mudah dijangkau oleh mereka yang punya kemampuan ekonomi, maka cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa berpotensi berubah menjadi lomba siapa yang paling kuat membayar.
Dan tentu saja, itu bukan kondisi ideal yang diharapkan para pendiri bangsa.
Kalau Indonesia Tertinggal, Siapa yang Salah?
Pertanyaan berikutnya menjadi lebih tajam.
Kalau memang ada yang salah dengan arah pembangunan SDM Indonesia, siapa yang harus bertanggung jawab?
Menurut Prof Armin, jawabannya adalah pemimpin.
Namun persoalan kepemimpinan juga tidak berdiri sendiri.
Pemimpin lahir melalui proses politik. Partai politik mengusulkan calon, rakyat memilih, kemudian pemimpin terpilih menjalankan masa kepemimpinannya.
Masalahnya, rakyat tidak selalu memiliki pilihan yang benar-benar luas.
Rakyat memilih dari calon-calon yang telah melalui kendaraan politik.
Setelah itu, rakyat harus menunggu hingga masa kepemimpinan berjalan untuk melihat apakah pemimpin tersebut benar-benar mampu bekerja sesuai harapan atau justru membuat masyarakat kembali bertanya-tanya.
Prof Armin: Jangan Jadi Rakyat Pemaaf
Menurutnya, apabila rakyat merasa seorang pemimpin atau partai politik gagal memenuhi harapan, jangan menjadi rakyat yang terlalu mudah memaafkan ketika pemilu berikutnya tiba.
Ia bahkan menggunakan istilah “rakyat pendendam”.
Bukan dendam dalam arti kekerasan, melainkan dendam politik melalui bilik suara.
Artinya sederhana: jika rakyat sudah menilai sebuah partai atau calon pemimpin tidak bekerja sesuai harapan, maka jangan dipilih kembali.
Dengan demikian, pemilu bukan sekadar rutinitas mencoblos lima tahunan.
Pemilu seharusnya menjadi mekanisme evaluasi.
Kalau bagus, lanjutkan.
Kalau buruk, ganti.
Sesederhana itu.
Menurut Prof Armin, konsekuensi politik tersebut bahkan dapat berdampak pada keberlangsungan sebuah partai melalui mekanisme electoral threshold.
Ia memberikan contoh perjalanan Partai Keadilan yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah menghadapi persoalan electoral threshold.
“Selalu ada celah untuk itu,” kata Prof Armin, seraya menekankan bahwa perubahan nama tidak otomatis berarti perubahan orang.
Nama partai bisa berubah. Logo bisa berganti. Slogan bisa diperbarui. Tetapi masyarakat tetap akan melihat siapa orang-orang di baliknya.
Pendidikan Jangan Hanya Jadi Slogan
Pada akhirnya, perbincangan Prof Armin dan Dr. Ratna membawa kita kembali kepada satu persoalan mendasar: pendidikan dan kualitas SDM Indonesia.
Indonesia sudah 81 tahun merdeka.
Tetapi kemerdekaan seharusnya bukan hanya terbebas dari penjajahan.
Kemerdekaan juga berarti setiap anak bangsa memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang bermartabat, mengembangkan keahlian dan memiliki kesempatan untuk hidup lebih sejahtera.
Negara maju bukan hanya negara yang memiliki gedung pencakar langit.
Bukan pula negara yang paling banyak membuat slogan “Indonesia Maju”.
Negara maju adalah negara yang manusianya maju.
Dan manusia tidak tiba-tiba menjadi unggul karena spanduk, baliho atau pidato.
SDM unggul lahir dari pendidikan yang serius, kebijakan yang berpihak, anggaran yang tepat dan kepemimpinan yang punya visi jauh ke depan.
Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua:
Apakah Indonesia benar-benar sedang membangun manusia unggul, atau kita masih sibuk merayakan kemerdekaan sambil lupa membangun kualitas manusianya?
Simak video lengkap perbincangan bersama Prof Armin dan Dr. Ratna Disini : 81 Tahun Merdeka? Prof Armin: Jadilah Rakyat Yang Pendendam⁉️Rendahnya Harga Diri Kita Diluar Negeri
