APBD 2027 Sukabumi Fokus Perkuat Agroindustri dan Pariwisata

Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas l menyampaikan Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (30/9/2026). |Foto: Ade
Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas l menyampaikan Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Rabu (30/9/2026). |Foto: Ade

SUKABUMI, Millionbrainhub.com – Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengambil langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan fiskal daerah tahun mendatang. Pemda mengarahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 secara khusus untuk memperkuat sektor agroindustri dan pariwisata daerah.

Langkah krusial ini menjadi fondasi utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi.

Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menyampaikan langsung arah kebijakan tersebut saat membacakan Nota Pengantar Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2027.

Agenda penyampaian ini berlangsung khidmat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi di Ruang Sidang Paripurna DPRD pada Rabu (30/9/2026).

Baca juga : Raperda APBD 2027 Sukabumi Capai Rp4,24 Triliun, Fokus Perkuat Agroindustri dan Pariwisata

Penyelenggaraan rapat paripurna ini menandai fase penting penyelarasan visi antara pihak eksekutif dan legislatif.

Oleh karena itu, Wakil Bupati H. Andreas menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 berpijak kuat pada tema pembangunan daerah yang terukur.

Pemerintah mengusung tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata” demi menciptakan daya saing ekonomi lokal yang tangguh.

Selanjutnya, pemda menyelaraskan arah pembangunan ini dengan kemampuan fiskal daerah serta target strategis dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2025–2029.

Sementara itu, pemerintah daerah menempatkan pemenuhan belanja wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai prioritas yang tidak tergeserkan.

Alokasi anggaran terukur ini menjamin hak-hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur tetap terpenuhi secara maksimal.

Di samping itu, penentuan program kerja mengacu pada skala kebutuhan masyarakat yang paling mendesak di lapangan.

Pemerintah berupaya keras agar keterbatasan anggaran daerah tidak mengganggu efektivitas dan kualitas pelayanan publik harian.

“Dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, penentuan program dan kegiatan harus dilakukan secara cermat berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pembangunan,” ujar Andreas membacakan nota pengantar.

Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam mengelola postur APBD menjadi kunci utama agar target pembangunan daerah tercapai secara rasional.

Pemerintah daerah mengoptimalkan setiap rupiah anggaran untuk mendorong sektor unggulan daerah tanpa mengabaikan pelayanan esensial warga.

Selanjutnya, Pemkab Sukabumi mengajak seluruh jajaran DPRD untuk mengawal pembahasan Raperda APBD 2027 hingga tuntas.

Sinergi erat antara pemerintah dan dewan diyakini mampu melahirkan kesepakatan anggaran yang berpihak penuh pada kemaslahatan masyarakat luas.

Kemudian, RAPBD 2027 siap menjadi instrumen penggerak utama yang mempersiapkan infrastruktur penunjang sektor pariwisata dan pertanian modern.

Akhirnya, komitmen bersama ini akan membawa Kabupaten Sukabumi menuju era baru pertumbuhan ekonomi yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Adv

Tonton video youtube kami : BERANI ! Pesan Terbuka Untuk Presiden Dari Petani

Exit mobile version