Krisis Guru di Sukabumi Makin Serius, Kekurangan 7.184 Pengajar dan 82 Kepala Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena, saat bersama Wakil Bupati Sukabumi di SMP Negeri 1 Cikembar |Foto: Ade
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Deden Sumpena, saat bersama Wakil Bupati Sukabumi di SMP Negeri 1 Cikembar |Foto: Ade

SUKABUMI, Millionbrainhub.com – Dunia pendidikan di Kabupaten Sukabumi tengah menghadapi badai krisis yang cukup mengkhawatirkan. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi mencatat wilayahnya masih kekurangan 7.184 tenaga pengajar untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpena, membeberkan angka defisit tersebut secara rinci. Tingkat SD masih membutuhkan sekitar 3.430 guru, sedangkan jenjang SMP kekurangan 3.754 pengajar. Angka di tingkat SMP membengkak lantaran sistem pembelajarannya memakai sistem spesialisasi mata pelajaran.

Baca juga : Dana Revitalisasi Sekolah Sukabumi Tembus Rp154 Miliar, 174 Satuan Pendidikan Jadi Sasaran

Kondisi ini terasa kian berat akibat bentang geografis Kabupaten Sukabumi yang luar biasa luas. Wilayah ini menampung 1.218 SD dan 396 SMP yang tersebar di 47 kecamatan, 381 desa, serta lima kelurahan. Fakta bahwa 75 persen sekolah merupakan jenjang SD membuat pemerataan guru menjadi pekerjaan rumah yang sangat rumit.

Masalah tidak berhenti pada figur guru di kelas saja. Deden mengonfirmasi ada 82 posisi kepala sekolah SD dan SMP yang hingga kini masih kosong tanpa pejabat definitif. Kekosongan kursi kepemimpinan ini jelas berpotensi mengganggu stabilitas manajemen sekolah.

Secara keseluruhan, Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi saat ini menaungi 11.286 pegawai. Kekuatan ini mengandalkan 3.340 PNS, 4.024 PPPK, serta 3.922 PPPK Paruh Waktu. Namun, jumlah ini dipastikan bakal menyusut tajam dalam waktu dekat.

Ancaman baru muncul seiring datangnya gelombang purnatugas massal. Sebanyak 362 tenaga kependidikan—terdiri dari 253 guru dan 109 kepala sekolah—siap memasuki masa pensiun pada akhir 2026. Bahkan, jumlah pegawai yang pensiun diprediksi akan melonjak jauh lebih tinggi pada tahun 2027.

Pemerintah daerah harus segera mengambil langkah cepat dan strategis untuk mengatasi krisis ini. Musababnya, nasib serta masa depan 457.696 peserta didik (309.870 siswa SD dan 147.826 siswa SMP) bergantung penuh pada hadirnya tenaga pendidik yang memadai.

Adv

Tonton juga : BAGAIMANA MEWAKILI RAKYAT ?Hasil Musyawarah Partai Pun Sampai Dikhianati? Marwan Hamami Buka Suara

Exit mobile version