MillionBrainHub.com — Diskusi “receh tapi penting” kembali hadir bareng tiga punggawa PMII Kota Sukabumi: Kang Ulum (Ketua), Kang Rudi (Bendahara Umum), dan Kang Zaki (Bidang Kastrad). Setelah sebelumnya mereka menguliti soal Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan besutan Wali Kota Ayep Zaki, kali ini obrolan berbelok ke isu yang tak kalah panas: Wakaf Uang Kota Sukabumi.
Baca juga : Camat Cibadak Siapkan Pelajar Untuk Menjadi Pemimpin Kedepan
PMII: Pengelolaan Wakaf Jangan Monopoli Satu Yayasan
Dalam perbincangan tersebut, para kader PMII menyampaikan kekhawatiran mereka terhadap pola pengelolaan wakaf uang. Menurut mereka—menurut mereka, bukan menurut kami—pengelolaan yang terlalu terpusat pada Yayasan Doa Bangsa, yang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Wali Kota, berpotensi menimbulkan masalah transparansi.
PMII menilai, jika hanya satu lembaga yang memegang kendali penuh, publik akan sulit memastikan apakah pengelolaan wakaf benar-benar akuntabel dan berdampak luas bagi masyarakat.
“Ingat, Ayep Zaki Sekarang Wali Kota, Bukan Pengusaha Lagi”
Salah satu poin menarik dari obrolan santai tersebut adalah penekanan PMII bahwa status Wali Kota berbeda dengan pengusaha. Menurut mereka, model pembangunan dan pengelolaan dana publik seharusnya tidak berpola “satu pintu yang terlalu sakti”.
Mereka juga menyoroti fakta bahwa kondisi ekonomi sebagian warga Kota Sukabumi masih jauh dari stabil. Alih-alih langsung disuguhi program wakaf uang, masyarakat justru dinilai membutuhkan penguatan ekonomi kerakyatan terlebih dahulu.
Dengan kata lain, PMII mempertanyakan: “Untuk makan saja sulit, bagaimana mau melakukan wakaf uang?”
Harapan pada Panja DPRD Kota Sukabumi
Saat ini, DPRD Kota Sukabumi sedang menggelar Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami isu wakaf uang tersebut. PMII berharap Panja ini benar-benar mampu memberi solusi, bukan sekadar rapat yang penuh kopdar dan absen tanda tangan.
Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan pengelolaan dana publik menjadi tuntutan utama yang mereka bawa.
Wakaf Uang: Serius Atau Sekadar Gimmick Kebijakan?
Menurut PMII, program ini terkesan tergesa-gesa. Seperti menata rumah dari atap, bukan fondasinya. Masyarakat perlu diberi ruang untuk tumbuh dulu, barulah diajak berpartisipasi dalam skema wakaf yang idealnya bersifat sukarela, bukan terasa seperti kewajiban moral yang dibangun buru-buru.
Karena ujung-ujungnya, kebijakan bagus tanpa pondasi ekonomi rakyat yang kuat bisa berakhir lebih mirip slogan daripada solusi.
Tonton video lengkap disini : Agak Laen Memang Program Wakaf Walikota Ini, Dipaksakan Tanpa Pondasi Ekonomi Yang Kuat?
