SUKABUMI, MILLIONBRAINHUB.COM – Dinamika hubungan legislatif dan eksekutif di Kabupaten Sukabumi kembali menguat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi secara resmi menyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 kepada pemerintah daerah, dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD, Selasa (21/4/2026).
Agenda tersebut bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan menjadi panggung politik pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintahan yang dipimpin Bupati Sukabumi, Asep Japar.
Baca juga : Dampingi Bupati Sukabumi, Kadistan Hadiri Rakornas Mitigasi Kekeringan Lahan Pertanian
Penandatanganan keputusan dalam rapat paripurna menandai berakhirnya proses evaluasi panjang yang sarat dengan catatan strategis.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan bahwa seluruh hasil pembahasan telah diserahkan kepada pihak eksekutif. Ia menekankan bahwa DPRD tidak akan berhenti pada tataran rekomendasi, melainkan akan mengawal implementasinya secara berkelanjutan.
“Yang sudah baik dipertahankan, yang masih kurang tentu harus diperbaiki. Alhamdulillah, bupati berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan posisi DPRD sebagai institusi kontrol yang tidak hanya memberikan catatan, tetapi juga memastikan arah kebijakan pemerintah daerah tetap berada pada rel kepentingan publik.
Sementara itu, Bupati Sukabumi, Asep Japar, menyikapi rekomendasi DPRD sebagai bagian penting dari mekanisme checks and balances dalam pemerintahan daerah. Ia menilai, kritik dan masukan legislatif merupakan energi politik yang konstruktif untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Rekomendasi ini menjadi bahan penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” ungkapnya.
Dalam konteks politik pembangunan, Asep Japar menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia bahkan menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar segera menerjemahkan rekomendasi DPRD ke dalam program kerja konkret.
Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan program sepanjang 2025 akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ke depan. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tidak hanya memperbaiki kekurangan, tetapi juga memperkuat capaian yang telah diraih.
“Kekurangan yang ada akan kami perbaiki, dan hal-hal yang sudah baik akan kami pertahankan bahkan ditingkatkan,” tegasnya.
Dengan penyerahan rekomendasi ini, publik kini menanti sejauh mana komitmen politik tersebut diwujudkan dalam kebijakan nyata.
DPRD di sisi lain dituntut konsisten menjalankan fungsi pengawasan, agar rekomendasi LKPJ tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen perubahan bagi pembangunan Sukabumi.
Adv
Jangan lupa tonton channel YouTube MillionBrain : Pengusaha dan Pekerja Wajib Tonton! Hak dan Kewajiban Pemerintah Dibongkar disni?
