MillionBrainHub.com – Panen padi di Kecamatan Ciracap kali ini bukan sekadar seremoni potong padi dan foto-foto dengan latar hamparan sawah menguning. Momen ini berubah menjadi panggung aspirasi para petani yang kebetulan “beruntung” karena di tengah sawah turut hadir Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin.
Baca juga : Buruh PT Muara Tunggal Cibadak Turun ke Jalan: Menagih Hak, Menjaga Martabat
Di bawah terik matahari yang tak kalah panas dari isu alih fungsi lahan, Odang—perwakilan petani setempat—langsung menyampaikan unek-unek yang selama ini terpendam di balik galengan.
“Kami mohon lahan di sini jangan sampai beralih fungsi menjadi kebun kelapa. Statusnya memang HGU perusahaan, tapi kami ingin tetap menanam padi. Kami ingin dukung program Presiden Prabowo swasembada beras,” tegas Odang.
Sebagaimana diketahui, program swasembada beras yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menjadi harapan baru bagi petani. Namun di Ciracap, harapan itu sedikit goyah karena sebagian lahan berstatus HGU (Hak Guna Usaha) milik perusahaan yang berpotensi dialihfungsikan menjadi kebun kelapa.
Petani Ingin Swasembada, Tapi Lahan Jangan “Diswasembadakan” ke Kelapa
Para petani Ciracap menyatakan siap mendukung penuh program swasembada beras nasional. Produksi padi mereka bukan kaleng-kaleng. Namun, ada kegelisahan yang tak bisa dipanen begitu saja.
“Kalau lahannya nanti beralih fungsi, kami harus tanam padi di mana? Di pot bunga?” celetuk salah satu petani setengah berseloroh.
Satir memang, tapi keresahan itu nyata. Di satu sisi, petani diminta meningkatkan produksi. Di sisi lain, ancaman alih fungsi lahan menghantui. Sebuah ironi klasik negeri agraris.
Jawaban Kepala Dinas: Komunikasi Itu Kunci
Menanggapi aspirasi tersebut, Aep Majmudin menegaskan bahwa Dinas Pertanian akan melakukan komunikasi dengan perusahaan pemegang HGU.
“Kami dari Distan akan melakukan komunikasi dengan perusahaan pemilik HGU. Kita harus berkomunikasi dengan baik serta memahami hak-hak dari pemilik HGU tersebut,” ujarnya.
Bahasa birokrasi yang halus, sehalus beras premium kualitas ekspor.
Namun Aep tak berhenti di situ. Ia justru melempar isu lain yang tak kalah panas: soal distribusi beras di Sukabumi.
Surplus Beras, Tapi Dapur MBG Terima dari Luar Daerah?
Dengan nada heran, Aep mempertanyakan kenapa dapur MBG (Makan Bergizi Gratis) di Sukabumi masih menerima pasokan beras dari luar daerah.
“Padahal kita surplus beras. Produksi kita terbaik nomor dua secara nasional. Masa mengisi pasar domestik sendiri saja daerah lain yang mengisi? Ini ada apa?” ujarnya.
Pertanyaan itu menggantung di udara, seperti gabah yang belum dijemur. Jika benar Sukabumi surplus dan kualitasnya nomor dua nasional, mengapa beras untuk konsumsi lokal justru datang dari luar?
Apakah ini soal rantai distribusi? Soal kontrak pengadaan? Atau sekadar ironi khas negeri penghasil beras?
“Bertani Itu Keren, Bertani Itu Berkah”
Di tengah diskusi serius, Aep juga berbagi cerita personal. Ia mengaku berasal dari keluarga petani dan sejak kecil terbiasa hidup di sawah.
“Saya ini keluarga petani. Dari kecil sudah terbiasa di sawah. Bertani itu keren, bertani itu berkah,” katanya.
Sebuah pernyataan yang menyentuh—dan semoga tak hanya berhenti sebagai slogan.
Sebab bagi petani Ciracap, bertani memang berkah. Asalkan lahannya tidak berubah jadi kebun kelapa sebelum padi sempat dipanen.
Antara HGU dan Harapan
Kasus Ciracap menjadi potret kecil dilema pertanian kita: di satu sisi ada program swasembada beras, di sisi lain ada kepentingan korporasi pemegang HGU yang sah secara hukum.
Petani hanya ingin satu hal sederhana: tetap bisa menanam padi di tanah yang selama ini mereka garap.
Apakah komunikasi yang dijanjikan Dinas Pertanian akan berbuah solusi? Atau justru berbuah kelapa?
Waktu yang akan menjawab.
Tonton video lengkapnya di sini : PETANI DEBAT KEPALA DINAS PERTANIAN❗ Pemerintah Dorong Petani TIngkatkan Kualitas Panen
