SUKABUMI, Millionbrainhub.com – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Langkah strategis ini merespons Nota Pengantar Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Rapat paripurna tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Sukabumi pada Senin (7/9/2026).
Penyampaian jawaban ini menjadi momentum krusial bagi seluruh jajaran eksekutif dan legislatif. Pemkab Sukabumi berkomitmen menjalankan penyesuaian anggaran secara transparan dan akuntabel. Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
Baca juga : Abu Vulkanik Berdampak ke Sukabumi, Sekolah Tetap Masuk Senin, Siswa Wajib Waspada
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah terus mematangkan langkah strategis di semua sektor. Pemkab siap memperkuat kemandirian fiskal secara berkelanjutan. Pemerintah mengoptimalkan segenap potensi pendapatan asli daerah tanpa membebani masyarakat maupun pelaku usaha.
“Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi berbagai potensi pendapatan,” ujar Asep Japar di hadapan jimpinan dan anggota DPRD.
Oleh karena itu, Pemkab Sukabumi memfokuskan strategi pada modernisasi tata kelola keuangan daerah. Pemerintah memacu digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi. Tim teknis memperketat pengawasan serta menggenjot kinerja BUMD secara maksimal.
Selanjutnya, langkah digitalisasi ini akan memperluas basis penerimaan daerah secara signifikan. Pemerintah memutakhirkan data wajib pajak untuk mencegah kebocoran anggaran. Penataan aset daerah juga menjadi kunci penting peningkatan pendapatan daerah.
Di samping itu, Asep memaparkan tantangan penyesuaian program pembangunan tahun berjalan. Penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat berdampak langsung pada postur anggaran. Kondisi ini memaksa pemerintah daerah menyusun skala prioritas belanja secara ketat.
Akibat penyesuaian tersebut, pemerintah harus menunda beberapa usulan proyek fisik. Pemerintah meredistribusi anggaran secara selektif ke sektor vital. Sektor pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan warga tetap menjadi prioritas utama.
Sementara itu, Pemkab Sukabumi tetap menyiagakan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran khusus ini menjadi benteng pertahanan daerah dalam merespons bencana alam. Pemerintah dapat menyalurkan bantuan darurat kepada warga terdampak secara cepat dan tepat.
Kemudian, penggunaan dana darurat tersebut tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas publik. Tim anggaran memastikan setiap pengeluaran daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Transparansi pengelolaan keuangan menjadi fondasi utama kepemimpinan daerah.
“Perubahan APBD 2026 bukan sekadar penyesuaian angka anggaran. Langkah ini menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja sekaligus mempertajam prioritas pembangunan,” tegas Asep Japar.
Dengan demikian, pemerintah daerah siap mengawal seluruh program penyesuaian ini hingga akhir tahun anggaran. Evaluasi berkala akan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata.
Akhirnya, penajaman prioritas belanja ini siap menjamin keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah. Sinergi kuat antara pemerintah dan DPRD menjadi kunci utama pemulihan ekonomi warga Kabupaten Sukabumi.
Adv
Tonton video youtube kami :
81 Tahun Merdeka? Prof Armin: Jadilah Rakyat Yang Pendendam!?Rendahnya Harga Diri Kita Diluar Negeri
