SUKABUMI, Millionbrainhub.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Sukabumi memberikan perhatian mendalam terhadap penataan organisasi pemerintah daerah. Sorotan tersebut berfokus pada revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) perangkat daerah.
Dewan menggarisbawahi pentingnya efektivitas birokrasi, ketegasan pengawasan tata ruang, serta percepatan penyelesaian sengketa pertanahan. Isu-isu strategis ini menjadi kunci utama dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel.
Juru bicara Fraksi PKB Saepul Rahman menyampaikan pandangan resmi partainya secara lugas. Pernyataan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada Rabu (14/10/2026).
Baca juga : Golkar Soroti Usulan Dinas Pertanahan Sukabumi Naik Tipe A
Pada prinsipnya, PKB mendukung penuh langkah penataan kelembagaan di lingkungan Pemkab Sukabumi. Dukungan tersebut mencakup usulan peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari Tipe C menjadi Tipe A.
Oleh karena itu, fraksi menegaskan bahwa perubahan status instansi harus membawa dampak perubahan yang nyata. Penguatan struktur kelembagaan wajib berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kinerja aparatur di lapangan.
“Penataan kelembagaan harus melahirkan kinerja yang terukur dan memberikan solusi konkrit atas persoalan pertanahan warga,” tegas Saepul Rahman di forum paripurna.
Selanjutnya, PKB meminta pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan profesional. Pemda harus mengalokasikan anggaran secara proporsional demi mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dinas.
Perubahan struktur organisasi jangan sampai sekadar menjadi agenda formalitas restrukturisasi di atas kertas semata. Penguatan kelembagaan harus berorientasi pada penyelesaian masalah riil masyarakat Sukabumi.
Di samping itu, Fraksi PKB mendesak peningkatan pengawasan terhadap maraknya alih fungsi lahan produktif. Pemerintah daerah wajib memperketat perlindungan kawasan lindung demi menjaga keseimbangan ekosistem alam.
Langkah mitigasi bencana berbasis pemetaan wilayah juga harus menjadi perhatian utama Pemkab Sukabumi. Pengawasan tata ruang yang ketat dapat meminimalkan risiko bencana alam di daerah rawan.
“Pemerintah daerah perlu mempercepat integrasi data geospasial agar pemanfaatan ruang tidak memicu konflik dan tumpang tindih,” lanjut Saepul.
Sementara itu, PKB menilai integrasi data geospasial secara digital menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Sistem data terpadu dapat mencegah potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang antar sektor pembangunan.
Keberhasilan revisi SOTK tidak boleh diukur dari besarnya postur organisasi atau bertambahnya pejabat baru. Tolok ukur sejati terletak pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepastian hukum tata ruang.
Oleh sebab itu, Fraksi PKB siap mengawal proses penyempurnaan Raperda SOTK ini secara cermat. Sinergi antara eksekutif dan legislatif harus melahirkan kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan.
Kemudian, dewan berharap penataan birokrasi baru ini memberikan rasa aman bagi para investor dan warga. Kepastian hukum pertanahan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara sehat.
Akhirnya, Fraksi PKB optimistis bahwa penataan struktur organisasi baru akan membawa kemajuan signifikan. Birokrasi yang efektif dan transparan siap mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Adv
Tonton video youtube kami : BERANI ! Pesan Terbuka Untuk Presiden Dari Petani
