SUKABUMI, Millionbrainhub.com – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sukabumi menyampaikan masukan kritis terkait rencana penataan perangkat daerah. Perhatian utama dewan tertuju pada usulan perubahan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Pemerintah daerah mengusulkan kenaikan status instansi teknis tersebut dari Tipe C menjadi Tipe A. Rencana restrukturisasi kelembagaan ini memantik tanggapan serius agar prosesnya berjalan secara objektif dan terukur.
Juru bicara Fraksi PPP Apep Saepul Mahdan membacakan pandangan umum partainya di persidangan. Pernyataan resmi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi pada Rabu (14/10/2026).
Baca juga : PKS Desak TORA Jadi Indikator Kinerja Pemkab Sukabumi, HGU Kedaluwarsa Disorot
PPP menegaskan bahwa penguatan struktur organisasi wajib berbanding lurus dengan peningkatan mutu pelayanan publik. Penataan kelembagaan tidak boleh sekadar menjadi ajang ekspansi atau memperbesar struktur birokrasi semata.
Luas wilayah Kabupaten Sukabumi yang membentang dengan karakteristik geografis beragam membutuhkan tata kelola ruang yang presisi. Pemerintah daerah memerlukan perencanaan ruang yang terkoordinasi serta kepastian hukum pertanahan bagi warga dan investor.
“Perubahan tipologi harus didasarkan pada kebutuhan riil, kompleksitas tugas, beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Penguatan kelembagaan harus berujung pada peningkatan kinerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegas Apep Saepul Mahdan.
Selanjutnya, Fraksi PPP mendesak Pemkab Sukabumi memaparkan rincian analisis dasar usulan kenaikan tipologi tersebut. Pemerintah daerah wajib menjelaskan secara transparan mengenai kalkulasi kebutuhan SDM, konsekuensi pembiayaan APBD, serta target kinerja utama.
Apep mengingatkan bahwa pembesaran postur organisasi tanpa perencanaan matang akan menjadi beban keuangan daerah. Oleh karena itu, penataan kelembagaan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta prinsip efektivitas penggunaan anggaran.
Di samping itu, PPP menggarisbawahi empat pilar utama yang wajib diperkuat oleh pemerintah daerah. Empat aspek tersebut meliputi perencanaan tata ruang, pelayanan pertanahan, koordinasi lintas sektor, dan akuntabilitas kinerja aparatur.
Koordinasi antarinstansi memegang peranan krusial karena urusan pertanahan berkaitan erat dengan banyak sektor strategis. Sektor investasi, infrastruktur, pertanian, lingkungan hidup, perumahan, hingga pariwisata sangat bergantung pada kepastian tata ruang.
“Birokrasi dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan masyarakat yang dibebani untuk melayani kebutuhan birokrasi,” lanjut Apep dengan nada tegas.
Sementara itu, Fraksi PPP pada dasarnya menyetujui langkah Bupati Sukabumi dalam mengkaji Raperda Perubahan Keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016. Namun, tim pembahas dari eksekutif dan legislatif wajib mengedepankan asas kemanfaatan bagi warga.
Apep menekankan bahwa indikator keberhasilan penataan birokrasi terletak pada hadirnya pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif harus mampu mencegah terjadinya sengketa lahan di masyarakat.
Oleh sebab itu, pembahasan perubahan peraturan daerah tentang susunan perangkat daerah ini harus menghasilkan struktur pemerintahan yang profesional. Birokrasi yang rasional dan responsif akan mempermudah jalannya berbagai program pembangunan daerah.
Kemudian, dewan siap mengawal seluruh tahapan pembahasan Raperda kelembagaan ini sampai tahap pengesahan akhir. Sinergi positif antara dewan dan pemerintah daerah menjadi kunci sukses penyempurnaan SOTK Sukabumi.
Akhirnya, Fraksi PPP menegaskan kembali bahwa muara dari seluruh proses reformasi birokrasi adalah kesejahteraan warga. Struktur organisasi yang efektif siap menghadirkan pelayanan berkualitas tinggi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Adv
Tonton video youtube kami : BERANI ! Pesan Terbuka Untuk Presiden Dari Petani
