MillionBrainHub.com – Di balik layar Zoom yang entah sudah versi ke berapa, Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, bersama para pejabat terkait terlihat serius mengikuti acara nasional bertajuk Asistensi, Monitoring dan Evaluasi Universal Coverage Jamsosnaker, Jumat (16/5/2025).
Kegiatan virtual ini digelar oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, dan diikuti dari ruang rapat Sekretariat Daerah Palabuhanratu. Jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan sejumlah instansi daerah turut hadir, karena kalau bicara soal perlindungan pekerja, semua memang wajib duduk bareng—setidaknya untuk rapat.
Baca Juga : Ketika Bidan Menjadi Superhero Generasi Bangsa
Target Mulia, Realisasi Masih Jauh: 99,5% vs 35,86%
Direktur SUPD IV Kemendagri, Paudah, menyampaikan bahwa Jamsosnaker adalah bentuk kehadiran negara dalam melindungi para pekerja dari risiko sosial ekonomi seperti kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, sakit, hingga pensiun. Idealnya, program ini akan menjadi tameng pelindung bagi jutaan pekerja Indonesia, tapi… data berkata lain.
Mengacu pada RPJPN 2025–2045, pemerintah menargetkan 99,5% pekerja terlindungi Jamsosnaker di 2045. Namun, capaian nasional saat ini baru 35,86%—angka yang membuat banyak pihak mulai menghitung, bukan cuma anggaran tapi juga waktu dan tenaga.
Inpres Sudah Ada, Anggaran Masih Menjadi PR Daerah
Presiden sudah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021. Intinya: daerah diminta tak cuma jadi penonton, tapi aktif membuat regulasi dan menyediakan anggaran agar semua pekerja, termasuk ASN dan non-ASN, bisa masuk ke program Jamsosnaker.
Masalahnya, tak semua daerah punya kemampuan fiskal yang bisa langsung “tap to pay” iuran. Banyak yang masih menghitung ulang, bahkan hingga menghitung ulang niat.
Sukabumi Sudah Mulai, Tapi Masih Banyak PR
Sekda Sukabumi, H. Ade Suryaman, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mendaftarkan 14.066 pegawai non-ASN dan guru serta 7.541 pekerja rentan seperti nelayan, petugas kebersihan, dan perangkat desa. Semuanya didanai lewat APBDes. Inisiatif bagus, tapi belum semua masuk radar.
“Masih ada kelompok masyarakat rentan dan miskin ekstrem yang belum terjangkau. Kita akan evaluasi dan perluas jangkauan sesuai arahan pusat,” ungkapnya.
Pemerintah daerah sedang menyinkronkan data dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja. Namun, dengan keterbatasan anggaran, proses ini berjalan seperti maraton sore: lambat tapi (semoga) sampai.
Kesimpulan: Jamsosnaker Antara Harapan dan Realita Anggaran
Program ini punya niat mulia: perlindungan menyeluruh untuk pekerja. Tapi di lapangan, capaian belum merata dan masih banyak kelompok rentan yang tercecer.
Antara instruksi pusat dan realita daerah, Jamsosnaker seperti mengejar kereta yang sudah berangkat. Sukabumi sudah berlari, tapi jalan panjang masih terbentang. Semoga bukan hanya data yang dievaluasi, tapi juga komitmen nyata.
Tonton Juga : Pemerintah Lagi STECU, Makanya Pasar Bau Dan Buat Pedagang Bingung?
